Fraksi NasDem–Demokrat Dorong Pemkab Sidoarjo Optimalkan PAD dan Tekan Silpa di APBD 2026
Sidoarjo (Aksara Indonesia. Id) – DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat paripurna kedua masa sidang kesatu tahun 2025 di ruang rapat paripurna, Sabtu (1/11/2025). Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sidoarjo, H Abdillah Nasih.
Agenda rapat kali ini membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2026. Pandangan fraksi disampaikan oleh Fraksi NasDem–Demokrat melalui juru bicaranya, Muh. Zakaria Dimas Pratama, S.Kom.
Dalam pandangannya, Dimas menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting kebijakan ekonomi dan sosial pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah.
“APBD menjadi cermin prioritas pemerintah sekaligus wadah bagi masyarakat untuk mengetahui arah pembangunan daerah. Sebaliknya, melalui APBD pemerintah juga bisa memahami kehendak masyarakatnya,” ujar Dimas.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran daerah sebagai wujud hubungan antara warga negara sebagai pembayar pajak dengan pemerintah sebagai penyedia layanan publik.
“Dalam menyikapi Raperda APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2026, mari kita bersama-sama meneruskan pembangunan yang telah berjalan baik menjadi lebih baik,” tambahnya.
Fraksi NasDem–Demokrat memberikan apresiasi atas kerja keras Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Rancangan APBD 2026. Menurut Dimas, APBD merupakan instrumen utama kebijakan fiskal daerah untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, serta menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.
Namun, Dimas juga menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap rancangan APBD 2026 tersebut. Pertama, ia berharap Pemkab Sidoarjo dapat lebih optimis dan hati-hati dalam merancang serta melaksanakan struktur keuangan daerah, dengan cara mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), mengefisienkan belanja, dan menekan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) .
“Track record kita soal Silpa sering jadi sorotan. Kita punya sumber daya keuangan, tapi masih sulit merealisasikannya,” tegasnya.
Kedua, lanjut Dimas, penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat seharusnya menjadi pengingat agar daerah lebih mandiri secara fiskal. Ia menilai potensi PAD Sidoarjo sebagai daerah penyangga Kota Surabaya masih bisa ditingkatkan, antara lain lewat pembaruan data perpajakan, kemudahan sistem pembayaran, dan peningkatan kepercayaan wajib pajak.
“Kalau pengelolaan keuangan daerah masih amburadul, bagaimana kita bisa berharap wajib pajak mau taat secara sukarela,” ujarnya.
Ketiga, Dimas menyebut kebijakan APBD harus mampu membangkitkan optimisme masyarakat. Ia mengibaratkan kebijakan tersebut sebagai “obat” bagi kebutuhan masyarakat yang hanya bisa disediakan jika ada kesadaran bersama untuk berkontribusi.
Di akhir penyampaiannya, Dimas mengajak seluruh pihak menjadikan pembahasan APBD bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan langkah nyata untuk membangun Sidoarjo yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
“Mari jadikan pembahasan APBD ini sebagai momentum memperkuat komitmen bersama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo,” tutupnya.
Related posts
08-10-2025
23-10-2025
03-11-2025
