
Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk menggenjot kinerja layanan pengaduan warga serta keterbukaan informasi publik. Langkah ini ditempuh agar setiap aduan masyarakat tidak sekadar masuk, melainkan benar-benar ditindaklanjuti perangkat daerah terkait.
Rakor layanan pengaduan melalui Call Center 112 dan SP4N-LAPOR! yang dibarengi Rakor Keterbukaan Informasi Publik tersebut digelar di Ruang Delta Artha Lt. 3 Sekretariat Daerah Sidoarjo, Kamis (19/11/2026). Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sidoarjo, Anita Inggit Zaenuris Shofa.
Peserta yang hadir berasal dari berbagai lini pelayanan, mulai dari admin Call Center 112 dan SP4N-LAPOR! di tingkat perangkat daerah, kecamatan, perusahaan daerah (Perusda), puskesmas, hingga kelurahan. Admin Bakohumas serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari perangkat daerah dan Perusda juga ikut ambil bagian.
Untuk memperkuat kapasitas para pengelola di lapangan, panitia menghadirkan sejumlah narasumber lintas bidang. Pada sesi monitoring dan evaluasi (Monev) SP4N-LAPOR!, materi diisi oleh Pranata Komputer Diskominfo Sidoarjo Muhammad Khabibie, perwakilan PT Jasnita Wahyu Prasetya, serta public speaker Meyrinda Tobing.
Sementara itu, sesi Monev PPID menghadirkan Andi Bagus Setiawan dari Diskominfo Provinsi Jawa Timur dan Elok Suciati dari Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo.
Dalam arahannya, Anita menilai evaluasi dan koordinasi rutin menjadi kunci agar laporan warga tertangani sesuai kewenangan masing-masing instansi.
”Melalui kegiatan rakor ini, kami berharap seluruh admin Call Center 112 dan SP4N-LAPOR! dapat semakin meningkatkan koordinasi serta kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat,” ujar Anita.
Ia menegaskan, setiap laporan yang masuk harus memperoleh perhatian dan tindak lanjut yang tepat agar warga merasakan kehadiran pemerintah. Di sisi lain, penguatan layanan informasi publik lewat PPID juga terus didorong demi memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
”Pelayanan informasi publik melalui PPID juga perlu terus kita perkuat,” katanya.
Berdasarkan hasil pemantauan Diskominfo, masih ada sejumlah aspek di organisasi perangkat daerah (OPD) yang perlu dibenahi. Catatan tersebut meliputi keterampilan admin dalam mengelola permohonan informasi berbasis website, mengawasi permohonan yang masuk, hingga menuntaskan tindak lanjutnya.
”Termasuk penyempurnaan formulir permohonan informasi secara daring agar lebih mudah digunakan dan proses pelayanannya dapat terdokumentasi dengan baik,” jelas Anita.
Monev dan Klinik Layanan PPID OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 sendiri mengusung tema “Penguatan Tata Kelola dan Optimalisasi Pelayanan Informasi Publik yang Responsif, Transparan, dan Akuntabel”. Melalui forum ini, para admin diharapkan makin paham tugas serta tanggung jawabnya dalam melayani warga.
”Harapan kami, setelah kegiatan ini ada peningkatan kualitas pelayanan, baik dalam penanganan pengaduan maupun keterbukaan informasi publik. Mari kita bangun komunikasi dan koordinasi yang baik agar pelayanan kepada masyarakat semakin responsif, transparan, dan akuntabel. Dengan begitu, kita bersama-sama dapat berkontribusi membangun Sidoarjo menjadi lebih baik,” pungkasnya.
Dengan penguatan koordinasi dan kapasitas admin ini, Diskominfo Sidoarjo menargetkan akses informasi publik yang lebih mudah serta penanganan aduan warga yang cepat dan tepat sasaran.

