
Surabaya (Aksaraindonesia.id) – Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) di Jawa Timur, Suli Da’im, mengecam keras beredarnya informasi hoaks di media sosial yang mencatut nama Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas).
Hoaks yang beredar berupa narasi seolah-olah Zulhas melontarkan pernyataan menyudutkan rakyat yang mengkritik. Suli menegaskan kutipan tersebut tidak berdasar serta tidak memiliki sumber pemberitaan yang jelas.
”Ini pola disinformasi yang merugikan. Jangan biarkan nama Pak Zulkifli Hasan dicatut untuk membangun opini negatif melalui pernyataan yang tidak jelas sumbernya. Kita harus melawan hoaks dengan fakta, bukan dengan hoaks baru,” kata anggota Fraksi PAN DPRD Jatim sekaligus Wakil Ketua DPW PAN Jatim itu, Jumat (20/11/2026).
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya (FEB UMSURA) ini meminta masyarakat agar lebih cermat menyaring informasi dan melakukan verifikasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Ia juga mendorong kader PAN turun tangan meluruskan kabar bohong tersebut dengan menghadirkan informasi yang berimbang.
Menurut Suli, publik seharusnya menilai Zulhas dari rekam jejak dan pelaksanaan tugasnya sebagai Menko Bidang Pangan dalam mengawal agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait ketahanan dan swasembada pangan nasional.
”Kalau ingin menilai Pak Zulhas, lihat kerja dan tanggung jawabnya. Beliau menjalankan amanah sebagai Menko Pangan untuk mengawal agenda pemerintah, sekaligus memimpin PAN agar terus berkontribusi bagi bangsa. Mari kita sampaikan capaian nyata dan manfaat kebijakan bagi rakyat, bukan terjebak pada fitnah di media sosial,” ujarnya.
Ia menambahkan, sejumlah isu strategis di sektor pangan—mulai dari kesejahteraan petani, ketersediaan pupuk bersubsidi, penguatan cadangan pangan, hingga stabilitas harga dan pasokan—perlu dijelaskan kepada masyarakat berdasarkan data dan capaian yang terukur.
Suli menegaskan PAN tetap berkomitmen mendukung program pemerintah yang pro-rakyat melalui kerja nyata dan pengawalan kebijakan. Meski begitu, ia menilai kritik tetap memiliki ruang dalam demokrasi selama disampaikan secara konstruktif dan tidak bercampur dengan fitnah maupun manipulasi informasi.
”Mari jaga persatuan dan jangan mudah terprovokasi. Periksa sumbernya sebelum membagikan informasi. Kita dukung kerja pemerintah dengan kritik yang konstruktif, sekaligus melawan hoaks yang berpotensi memecah belah masyarakat,” tutup Suli.

