Sidoarjo (aksaraindonesia.id) – Aksi dan reaksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan selalu ditunggu oleh masyarakat untuk kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Namun aksi Work out sejumlah anggota Dewan Perekonomian Rakyat Daerah (DPRD) pada Sidang Paripurna Selasa (17/06/2025) cukup menyita perhatian masyarakat yang ingin kemajuan Sidoarjo bukan sikap yang dinilai “kekanak-kanakan”. Hal itu disampaikan oleh salah satu Tokoh Masyarakat Sidoarjo, Sujani,S.Sos, tokoh publik yang dijuluki Bupati Swasta karena kiprahnya di berbagai gerakan sosial tanpa jabatan resmi,yang beberapa waktu lalu juga mendapatkan penghargaan sebagai Tokoh Masyarakat Peduli Budaya Nusantara.
“Aksi Walkout kemarin kok semakin menegaskan anggota dewan seperti taman kanak-kanak,” sindir Sujani dengan gaya khasnya, Rabu (17/06/2025).
Sujani menjelaskan pemikiran masyarakat Sidoarjo tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, respon walkout itu menunjukkan respons emosional yang tidak profesional sebagai wakil rakyat yang telah mendapat mandat dan kepercayaan masyarakat sidoarjo.
Seperti yang diketahui, Bupati Sidoarjo Subandi S.H.,M.Kn menyampaikan permintaan maaf kepada pimpinan dan anggota DPRD atas sejumlah pernyataannya yang sempat viral di media sosial.
Pernyataan kontroversial yang dilontarkan Subandi pada Maret lalu menyentil soal “Pokir DPRD hanya menghambur-hamburkan uang” serta dianggap tidak sejalan dengan visi-misi kepala daerah.
Sayangnya, sambung Sujani, sikap profesional yang ditunjukkan oleh Bupati Sidoarjo dengan berjiwa besar untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dalam Rapat Paripurna malah disambut dengan meminta maaf aksi walk out lebih dari 30 anggota dewan lintas fraksi yang sangat bertolak belakang dengan sikal profesional yang ditunjukkan Bupati Sidoarjo.
“Sikap DPRD ini tidak mencerminkan sikap kenegarawanan. Lebih baik mereka fokus tingkatkan prestasi dan kualitas serta bikin perda yang berpihak pada rakyat daripada ribut soal perasaan,” tegasnya.
Di tengah panasnya relasi eksekutif-legislatif ini, Sujani mengingatkan kembali fungsi utama DPRD sebagai lembaga pembuat kebijakan publik.
“Rakyat tidak butuh drama. Yang dibutuhkan adalah solusi,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa gesekan dalam politik adalah hal biasa, tapi jangan sampai mengaburkan tujuan bersama: pelayanan dan pembangunan daerah.
“Kalau Bupati sudah minta maaf, mari bicarakan substansi, bukan lagi gesture,” lanjutnya.
Menurut Sujani, tindakan walk out hanya memperpanjang jarak komunikasi antara eksekutif dan legislatif, yang pada akhirnya bisa menghambat agenda pembangunan. Ia mengajak semua pihak menurunkan ego, menaikkan kualitas dialog.
Ketegangan antara Bupati Subandi dan DPRD Sidoarjo menunjukkan bahwa demokrasi lokal tengah mencari bentuk. Dalam sistem presidensial daerah, relasi antara eksekutif dan legislatif tidak selalu harmonis. Namun, harmonisasi itu bisa dicapai lewat komunikasi politik yang setara dan saling menghargai.
Pertanyaannya: apakah aksi walk out itu akan menjadi awal kebuntuan, atau justru menjadi momentum refleksi bagi semua pihak?
Sujani optimistis, jika kedua belah pihak mampu menempatkan kepentingan rakyat di atas emosi sesaat, maka dinamika ini akan mengarah pada pendewasaan demokrasi.
“Kalau DPRD dan Bupati bisa duduk bareng, lalu mengesahkan perda yang konkret manfaatnya, itu baru peradaban politik,” pungkasnya.Sis
Related posts
13-03-2026
26-01-2026
30-01-2026
20-01-2026
27-01-2026
Berita Terupdate :
