Momentum Kemerdekaan, Senator Lia Dorong DPD RI Jadi Katalisator Persatuan

Jakarta (Aksaraindonesia.id) – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menilai momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi pengingat penting bagi DPD RI untuk memperkuat perannya sebagai penghubung kepentingan daerah dengan kebijakan nasional.

Hal itu disampaikan Lia saat diwawancarai Sinpo TV usai pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Read Also

Stabilitas Perekonomian Global Terancam, Ketegangan AS-Israel-Iran Picu Kekhawatiran Harga Minyak Melonjak

01 Mar 2026

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti kerja sejumlah lembaga negara dalam menjalankan tugas konstitusional. Salah satunya DPD RI yang disebut telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi sebagai masukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

Presiden juga menyampaikan DPD RI terus memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang kini telah memasuki pembahasan tripartit bersama DPR RI dan pemerintah.

Lia menilai posisi tersebut menunjukkan DPD RI memiliki ruang strategis untuk membawa kepentingan masyarakat daerah ke tingkat nasional. Menurutnya, senator tidak cukup hanya menampung aspirasi, tetapi juga harus mampu menjadi katalisator agar potensi dan persoalan daerah mendapat perhatian pemerintah pusat.

Read Also

Wagub Emil : Jangan Sampai Perusuh Menodai Aspirasi Tulus Dari Masyarakat

02 Sep 2025

“Untuk menyeimbangkan kepentingan daerah dengan kepentingan nasional, kita harus memosisikan bahwa DPD RI adalah utusan dari daerah. Kita bicara bagaimana menyuarakan keberadaan kita sebagai katalisator,” kata Lia.

Dia menjelaskan peran katalisator itu bisa dilakukan dengan mengangkat berbagai capaian daerah yang belum banyak diketahui pemerintah pusat. Sebaliknya, ketika terdapat kebijakan atau regulasi yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan daerah, DPD RI dapat menyampaikannya melalui jalur konstitusional.

“Mana dari ragam prestasi di daerah yang perlu kita angkat agar pemerintah pusat mengetahui dan mengapresiasi kerja keras daerah. Kemudian mana regulasi-regulasi yang kurang adil bagi daerah, kita bisa menyuarakan,” ujarnya.

Meski demikian, Lia mengingatkan perjuangan aspirasi daerah harus tetap dilakukan secara terukur dan konstruktif. Dia menilai kritik terhadap pemerintah seharusnya menjadi instrumen perbaikan, bukan justru memicu konflik atau memperlebar perpecahan.

Tentunya semuanya harus terukur. Karena kritikan itu tidak boleh menjadi alat untuk merusak persatuan, tetapi bagaimana kritik itu justru menjadi bagian untuk menguatkan persatuan,” tegasnya.

Selain memperkuat fungsi representasi daerah, Lia juga menyoroti pentingnya ekonomi kerakyatan sebagai salah satu fondasi ketahanan nasional. Menurutnya, kekuatan ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan industri besar, tetapi juga masyarakat yang menjalankan roda ekonomi dari tingkat desa dan kampung.

“Tidak bisa dipungkiri, kekuatan ekonomi Indonesia bertumpu pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, emak-emak keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri,” tuturnya.

Lia kemudian mengingatkan pengalaman Indonesia ketika menghadapi krisis moneter 1998. Saat sektor usaha besar mengalami tekanan, ekonomi masyarakat di tingkat bawah tetap menjadi salah satu penopang kehidupan.

“Kita ingat waktu krisis 1998, krisis moneter, bank-bank besar runtuh, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang kabur. Tetapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatanlah yang kokoh, yang menyelamatkan,” katanya.

Menurut Lia, kemerdekaan tidak semestinya hanya dimaknai melalui upacara dan simbol kebangsaan. Semangat tersebut harus diterjemahkan melalui pembangunan yang merata, keberpihakan kepada masyarakat daerah, serta penguatan ekonomi rakyat.

Dia berharap DPD RI dapat semakin memastikan setiap aspirasi daerah memiliki jalur untuk masuk dalam proses penyusunan kebijakan nasional. Dengan begitu, masyarakat di berbagai daerah tidak merasa hanya menjadi penonton dalam pembangunan Indonesia.

“Semangat kemerdekaan adalah bagaimana seluruh daerah merasa menjadi bagian penting dari Indonesia. Ketika daerah maju, ekonomi rakyat kuat, dan masyarakat merasakan keadilan, maka persatuan Indonesia juga akan semakin kokoh,” pungkas Lia.