SILPA APBD Sidoarjo Rp608,65 M, DPRD: Jalan hingga Sekolah Belum Maksimal
Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 tercatat mencapai Rp608,65 miliar. Besarnya anggaran yang tidak terserap itu mendapat sorotan dari Fraksi Partai Demokrat-NasDem DPRD Sidoarjo yang menilai pembangunan dan pelayanan publik belum berjalan maksimal.
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat-NasDem DPRD Sidoarjo, Muh. Zakaria Dimas Pratama, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Sidoarjo, Rabu (1/7/2026).
Menurut Dimas, besarnya SILPA menunjukkan masih ada kemampuan fiskal daerah yang belum mampu diterjemahkan menjadi program pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Setiap rupiah yang gagal dibelanjakan berarti masih ada jalan yang belum diperbaiki, saluran yang belum dibangun, sekolah yang belum ditingkatkan kualitasnya, serta pelayanan kesehatan yang belum diperluas,” ujar Dimas.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Demokrat-NasDem tetap mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang berhasil merealisasikan pendapatan daerah sebesar Rp5,526 triliun atau 101,35 persen dari target. Pemkab Sidoarjo juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun, Dimas mengingatkan opini WTP tidak dapat dimaknai sebagai bukti seluruh tata kelola pemerintahan telah berjalan tanpa persoalan. Menurutnya, masih terdapat sejumlah temuan BPK yang perlu segera ditindaklanjuti.
Temuan tersebut antara lain berkaitan dengan kekurangan volume pekerjaan konstruksi, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, hingga belum optimalnya penerapan denda keterlambatan pada sejumlah proyek.
“Opini WTP bukan berarti seluruh tata kelola pemerintahan sudah sempurna. Masih ada berbagai catatan yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah,” katanya.
Fraksi Demokrat-NasDem juga menyoroti realisasi belanja modal yang baru mencapai 75,40 persen. Capaian tersebut dinilai belum optimal dalam mendorong pembangunan infrastruktur maupun fasilitas publik yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Selain itu, fraksi tersebut meminta pemerintah daerah mempercepat upaya penagihan piutang daerah yang terdiri atas piutang pajak sebesar Rp548,44 miliar dan piutang retribusi sebesar Rp95,42 miliar.
Untuk meningkatkan pendapatan daerah, Dimas mendorong percepatan digitalisasi sistem perpajakan, pembaruan basis data wajib pajak, serta penguatan pengawasan agar penerimaan daerah lebih efektif.
Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo itu menegaskan, keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingginya realisasi anggaran, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Rakyat tidak bisa hidup dari angka-angka APBD. Rakyat hanya bisa merasakan manfaat dari kebijakan yang benar-benar bekerja. Setiap rupiah APBD harus mampu mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta mengatasi persoalan banjir yang selama ini dihadapi masyarakat Sidoarjo,” pungkasnya.
Related posts
5-5-2026
