Polemik Festival Reog, Suli Da’im: Yang Utama Marwah Budaya

Surabaya (Aksaraindonesia.id) – Polemik yang mencuat usai pelaksanaan Festival Nasional Reog Ponorogo (FNRP) XXXI Tahun 2026 mendapat perhatian dari anggota DPRD Jawa Timur, Suli Da’im. Legislator Komisi E itu meminta seluruh pihak menyikapi berbagai kritik dan masukan secara bijak demi menjaga nama baik Reog Ponorogo sebagai warisan budaya yang telah diakui dunia.

Menurut Suli, dinamika yang muncul setelah festival berlangsung seharusnya menjadi ruang evaluasi bersama untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pada tahun-tahun mendatang. Ia menilai tingginya perhatian masyarakat terhadap festival menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap kesenian Reog.

“Reog bukan hanya sebuah pertunjukan seni atau kompetisi budaya. Reog adalah identitas masyarakat Ponorogo yang harus dijaga bersama,” kata Suli dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026) usai Sidang Paripurna di Indrapura.

Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan IX Jawa Timur yang meliputi Ponorogo, Magetan, Ngawi, Pacitan, dan Trenggalek, Suli mengaku memahami tingginya antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan FNRP. Karena itu, setiap kritik maupun aspirasi yang berkembang perlu dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan budaya Reog.

Politisi PAN ini mengapresiasi para budayawan, seniman, hingga komunitas pegiat Reog yang aktif memberikan masukan terkait pelaksanaan festival. Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam sebuah kegiatan budaya berskala besar.

“Masukan yang muncul hendaknya diterima sebagai bagian dari upaya bersama untuk memperbaiki kualitas festival, bukan dipandang sebagai sesuatu yang negatif,” ujarnya.

Terkait isu dugaan konflik kepentingan dan sorotan terhadap proses penjurian yang ramai diperbincangkan publik, Suli menilai penyelenggara perlu memberikan penjelasan secara terbuka. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari munculnya spekulasi yang dapat memperkeruh suasana.

Menurutnya, transparansi menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan festival budaya.

“Kepercayaan publik harus dijaga. Karena itu, aspek profesionalisme, independensi juri, transparansi, dan akuntabilitas perlu terus diperkuat agar tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat,” tegasnya.

Sebagai mitra kerja sektor kebudayaan di tingkat provinsi, Komisi E DPRD Jawa Timur juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan festival. Namun evaluasi tersebut harus dilakukan secara objektif dan proporsional tanpa mengesampingkan semangat pelestarian budaya.

Jika ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam tata kelola penyelenggaraan, kata Suli, maka perbaikan tersebut perlu segera dilakukan sebagai bagian dari peningkatan kualitas FNRP ke depan.

Ia juga menegaskan pentingnya peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung keberlangsungan Reog Ponorogo. Selain sebagai fasilitator, pemerintah dinilai memiliki tanggung jawab memperkuat ekosistem kebudayaan dan memastikan warisan budaya daerah tetap berkembang.

Suli mendorong agar sinergi antara pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Ponorogo, dewan kesenian, pelaku seni, akademisi, dan masyarakat budaya terus diperkuat.

Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menjaga suasana tetap kondusif agar polemik yang berkembang tidak menggeser tujuan besar pelestarian Reog.

“Jangan sampai perdebatan yang muncul justru mengaburkan upaya kita untuk memajukan Reog Ponorogo agar semakin dikenal di tingkat internasional dan semakin diminati generasi muda,” katanya.

Suli berharap seluruh pihak dapat menjadikan polemik yang terjadi sebagai momentum pembenahan tata kelola festival. Dengan demikian, FNRP dapat terus berkembang sebagai ajang budaya yang menjunjung tinggi sportivitas, profesionalisme, dan rasa keadilan.

“Yang harus menjadi prioritas adalah menjaga marwah Reog. Ketika integritas, transparansi, dan rasa keadilan terpelihara, maka kepercayaan masyarakat akan semakin kuat. Pada akhirnya, yang memperoleh manfaat adalah kebudayaan kita sendiri,” pungkasnya.