Lima Fraksi Menolak Raperda LPP APBD Sidoarjo 2024

Sidoarjo (aksaraindonesia.id) – Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo ramai dengan aksi menolak Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2024. Dari tujuh (7) fraksi, ada lima Fraksi yang menolak Raperda LPP Tahun 2024 yang dinilai kurang tepat sasaran dan bahkan merugikan masyarakat Sidoarjo.

Dua Fraksi yang menerima Raperda LPP Tahun Anggaran 2024 adalah Fraksi PKB dan PDIP, sedangkan Fraksi Gerindra, PAN-PPP, PKS secara tegas menolak. Fraksi Gabungan Demokrat-NasDem memiliki dua pandangan. Partai Demokrat menerima Raperda LPP APBD dan Nasdem menolak.

Read Also

BEM UHT Lakukan Audensi ke Rektor Rancang Dies Natalis ke -39

16 Feb 2026

Pembacaan pendapat akhir Fraksi yang pertama dari Fraksi PKB. Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori menegaskan sebagai pengusung pasangan Ahmad Mudhlor – Subandi tentunya pihaknya mendukung dan menerima Raperda LPP APBD 2024.

“PKB Sidoarjo sebagai satu-satunya partai pengusung pasangan Sidoarjo Mas, sudah seyogyanya menerima dan menyetujui Raperda LPP APBD Tahun 2024 ini,” ucap Dhamroni pada Sidang Paripurna V dengan agenda Penyampaian pendapat akhir Fraksi -Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Rabu (16/7/2025).

Penerimaan atas Raperda LPP APBD 2024 juga dinyatakan oleh Fraksi PDI Perjuangan. Juri bicara Fraksi PDIP, Tarkit Erdianto menyatakan beberapa point yang harus diperhatikan secara serius dan dilakukan perbaikan pada Tahun 2025 ini.

Read Also

Lora Nur Salim: Pesantren Bukan Feodalisme, Tapi Madrasah Hati”

15 Oct 2025

“Kami juga menemukan ketidaksesuaian data keuangan LKPJ dengan laporan keuangan yang dapat diakses melalui BPKAD, ” sebut Tarkit.

Juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo, Anang Siswandoko menyampaikan Fraksi Gerindra menolak atas Raperda LPP APBD 2024. Gerindra merupakan pendukung utama Paslon Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana dalam Pilkada kemarin.

“Ada dugaan permainan dalam penetapan target, termasuk rendahnya keseriusan dalam optimalisasi capaian pajak,” ujarnya.

Penolakan juga diungkapkan oleh juru bicara Fraksi Golkar Adiel Muhammad Kanantha yang notabene pengusung Subandi-Mimik juga menolak Raperda LPP APBD 2024.

Fraksi Golkar memberikan sejumlah catatan penting, seperti belum teratasinya persoalan banjir dan munculnya titik-titik banjir baru akibat sistem drainase yang belum diperbarui dengan baik.

Bila Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar dengan tegas menolak, berbeda dengan Fraksi NasDem-Demokrat yang memiliki dua pandapat berbeda terkait Raperda LPP APBD 2024. Dimana, Fraksi Demokrat menyatakan menerima sedang Fraksi NasDem menolak.

Juru bicara Fraksi NasDem, Aditya menolak dengan disertai sejumlah catatan kritis, salah satunya kurang efektifnya Perencanaan dan Pelaksanaan APBD Pada tahun 2024. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mencapai Rp642,78 miliar.

“Tingginya SiLPA mengindikasikan adanya gap antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan (perencanaan yang belum efektif),” pungkasnya. Sis