Buntut Kasus Keracunan, Komisi B DPRD Sidoarjo Minta 21 SPPG Tak Berizin Disanksi
Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Insiden keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa sejumlah santri dan siswa penerima manfaat dari SPPG Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, memicu reaksi keras dari kalangan legislator. DPRD Kabupaten Sidoarjo mendesak Satuan Tugas (Satgas) MBG untuk memperketat kontrol dan tidak hanya bergerak saat insiden timbul.
Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto, mengkritik pola pengawasan yang terkesan pasif. Menurutnya, pemantauan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) semestinya mencakup aspek pencegahan, pemeriksaan rutin, hingga respons kondisi darurat.
”Satgas MBG Sidoarjo jangan cuma fokus pas ada kasus atau sibuk urus korban saja. Pengawasan harus menyentuh seluruh proses, dari pencegahan sampai penanganan darurat,” kata Bambang usai menghadiri rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Sidoarjo, Kamis (3/9/2026).
Temuan 21 Dapur Penyedia Tanpa Izin
Politikus Partai Gerindra tersebut mengungkapkan, dari sekitar 170 SPPG yang tersebar di wilayah Sidoarjo, tercatat ada 21 unit penyedia yang disinyalir masih beroperasi meski belum mengantongi izin resmi. Bambang menilai pembiaran ini sangat berisiko bagi keselamatan para penerima bantuan pangan.
Ia mendorong Dinas Kesehatan dan Satgas MBG untuk bertindak lugas dengan bersurat ke Badan Gizi Nasional (BGN) guna menghentikan sementara operasional dapur yang bermasalah.
”Kalau memang belum ada izin tapi nekat beroperasi, Satgas MBG dan Dinkes harus tegas. Kami minta direkomendasikan ke BGN agar ditutup sementara sampai seluruh dokumen perizinan dan standar keamanan pangan dipenuhi,” tegasnya.
Soroti Trauma Korban dan Dorong Healing
Tak hanya persoalan regulasi dan sanitasi dapur, dampak psikologis yang dialami anak-anak korban keracunan di Tanggulangin juga menjadi perhatian serius dewan. Bambang mengimbau pemulihan korban tidak terbatas pada penanganan fisik atau medis semata.
Ia mendorong Satgas MBG menggandeng Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait hingga struktur pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan untuk memberikan pendampingan kesehatan mental (mental health) serta psychological healing.
”Anak-anak yang trauma butuh sosialisasi dan pendampingan psikologis. Satgas harus bergerak bersama OPD sampai ke level kelurahan agar insiden serupa tidak terulang, sekaligus memulihkan mental korban yang terdampak,” pungkas Bambang.
Related posts
Trending Minggu
