TPA Jabon Diprediksi Penuh 7 Tahun Lagi, Pemkab Sidoarjo Genjot Pembenahan TPS 3R
Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Ancaman krisis sampah mulai menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pasalnya, kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyo Jabon diproyeksikan hanya mampu menampung sampah hingga tujuh tahun ke depan jika sistem pengelolaan sampah tidak segera dibenahi.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkab Sidoarjo mulai memperkuat penanganan sampah dari hulu hingga hilir. Salah satunya dengan memetakan kondisi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) yang tersebar di berbagai wilayah.
Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), melainkan menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.
“Kita berusaha memetakan semua persoalan TPS 3R yang ada di Sidoarjo. Tugas penanganan sampah ini bukan hanya DLHK, tetapi menjadi tugas kita bersama mulai pemerintah daerah, camat, desa, RT hingga masyarakat,” kata Subandi saat audiensi bersama tim DLHK di Opsroom Pemkab Sidoarjo, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, pembenahan pengelolaan sampah harus segera dilakukan agar persoalan yang ada tidak semakin besar di masa depan.
“Kalau tidak mulai hari ini, persoalan sampah tidak akan pernah selesai. Semua harus bergerak sesuai tugas masing-masing,” tegasnya.
Selain melakukan pemetaan TPS 3R, Pemkab Sidoarjo juga mulai mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis digital. Sistem dashboard tersebut nantinya digunakan untuk memantau kondisi TPS 3R, tingkat pelayanan hingga capaian retribusi persampahan di setiap wilayah.
“Semua harus menggunakan dashboard. Nanti akan terlihat TPS 3R yang sudah berjalan baik, yang masih perlu pembenahan, termasuk wilayah dengan retribusi yang masih rendah,” ujarnya.
Data DLHK Sidoarjo mencatat timbulan sampah di Kabupaten Sidoarjo saat ini mencapai 892,26 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 534 ton atau 59 persen masih berakhir di TPA setiap hari. Sementara volume sampah tercampur yang masuk ke TPA mencapai 77,24 persen.
Tak hanya itu, persoalan sampah liar juga masih menjadi pekerjaan rumah. Sebanyak 86,58 ton sampah atau hampir 10 persen dari total timbulan harian masih dibuang di lokasi yang tidak semestinya.
Untuk memperkuat pengelolaan sampah di tingkat desa, Pemkab Sidoarjo menyiapkan anggaran Rp 18,14 miliar. Dana tersebut terdiri atas Rp 4,02 miliar untuk mempertahankan kinerja 22 TPS 3R yang sudah berjalan baik dan Rp 14,12 miliar untuk meningkatkan kapasitas 77 TPS 3R berkinerja sedang.
Anggaran itu akan digunakan untuk pengadaan berbagai sarana pendukung seperti mesin pemilah sampah, conveyor, insinerator hingga kendaraan operasional roda tiga.
Hasil evaluasi DLHK menunjukkan dari total 210 TPS 3R yang ada di Sidoarjo, sebanyak 86 unit masih berkinerja rendah dan 25 lainnya tidak aktif. Padahal keberadaan TPS 3R menjadi ujung tombak pengelolaan sampah rumah tangga yang saat ini melayani sekitar 34,87 persen dari total 311.688 kepala keluarga.
Subandi juga meminta pemerintah desa memperketat pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah liar. Salah satu langkah yang akan didorong adalah pemasangan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik rawan serta penerapan sanksi bagi pelanggar.
“Kita harus memberikan efek jera kepada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Setiap desa perlu menyiapkan CCTV di lokasi-lokasi rawan dan mekanisme penindakan akan kita siapkan,” pungkasnya.
Related posts
5-5-2026
