DPRD Jatim Nilai Kinerja BUMD Tertinggal, Pansus Targetkan Evaluasi Tuntas 6 Bulan

Surabaya (Aksaraindonesia.id) – DPRD Jawa Timur menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai masih tertinggal dibandingkan daerah lain. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim pun menargetkan evaluasi menyeluruh dan pembenahan BUMD dapat dilakukan dalam waktu enam bulan masa kerja.

Wakil Ketua Pansus DPRD Jatim, RKH Mohammad Nasih Aschal, mengatakan pihaknya saat ini masih fokus menggali kondisi riil seluruh BUMD di Jawa Timur, termasuk induk perusahaan hingga anak usahanya.

Read Also

Temui Menpan, Wamenag Optimistis Hari Santri Ada Kado Izin Prakarsa Ditjen Pesantren

17 Oct 2025

“Kami punya waktu terbatas, enam bulan. Maka waktu ini kami manfaatkan seoptimal mungkin untuk memotret secara menyeluruh bagaimana keberadaan dan kinerja BUMD Jatim,” kata Nasih, Senin (19/1/2026).

Pria yang akrab disapa Ra Nasih itu menegaskan, pansus belum mengambil kesimpulan akhir. Namun, dari sejumlah pemanggilan, pihaknya mencatat beberapa persoalan mendasar.

“Masih ada BUMD yang belum siap memaparkan kinerjanya secara komprehensif, sehingga harus kami panggil ulang,” ujarnya usai rapat paripurna DPRD Jatim.

Read Also

Pameran-Workshop-Pasar Rakyat BUMI di Surabaya: Tidak Hanya Soal Seni, Ini Juga Tentang Kamar Dagang Para Kreator

07 Dec 2025

Ketua Fraksi NasDem DPRD Jatim itu mengungkapkan, kontribusi BUMD Jawa Timur terhadap pendapatan asli daerah (PAD) masih kalah jauh dibandingkan provinsi lain seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah.

“Kalau dibandingkan provinsi lain, setoran PAD BUMD kita masih rendah. Ini yang menjadi perhatian serius pansus agar ke depan bisa digenjot,” jelasnya.

Menurut Ra Nasih, pembenahan BUMD tidak bisa setengah-setengah. Tujuannya jelas, yakni meningkatkan produktivitas perusahaan agar berdampak nyata bagi PAD dan masyarakat.

“BUMD dibentuk lewat perda. Orientasinya bukan hanya soal lapangan kerja, tapi bagaimana memberi kontribusi dan manfaat bagi Jawa Timur,” tegasnya.

Sejauh ini, pansus telah memanggil sembilan BUMD beserta sebagian anak perusahaannya. Namun, masih ada beberapa anak usaha yang akan dipanggil secara bertahap untuk menyampaikan laporan kinerja.

“Sembilan BUMD sudah kami panggil. Anak perusahaannya ada yang menyusul, akan kami evaluasi satu per satu,” ucapnya.

Ra Nasih menyebut persoalan yang ditemukan cukup beragam, mulai dari keterbatasan SDM, kondisi keuangan, hingga minimnya permodalan.

“Semua aset dan kewenangan BUMD harus dioptimalkan. Jangan sampai hanya ada secara administratif, tapi tidak memberi manfaat. Karena ini milik Jawa Timur, hasilnya harus kembali ke masyarakat,” pungkasnya.