Potensi Silpa Tinggi, DPRD Sidoarjo Sentil Lemahnya Kinerja Pemkab dan Proyek yang Molor
Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – DPRD Kabupaten Sidoarjo menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang dinilai lamban dalam menyerap anggaran. Hingga 20 Oktober 2025, serapan anggaran daerah baru mencapai 59,47 persen, padahal tahun anggaran tinggal dua bulan lagi.
Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, menilai kondisi itu sebagai peringatan serius. Menurutnya, potensi meningkatnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) bukan sekadar soal teknis, tapi juga cermin lemahnya manajemen birokrasi.
Kalau uang ada tapi gak terserap, itu artinya program tidak jalan. Kesannya OPD gak bekerja. Ini harus jadi perhatian serius,” tegas Abdillah saat ditemui di kantor DPRD, Senin (21/10/2025) sore.
Abdillah meminta setiap komisi DPRD turun langsung mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan, bukan hanya menerima laporan tertulis dari dinas. Ia menekankan perlunya evaluasi total terhadap OPD yang kinerjanya lemah.
“Masing-masing komisi harus sidak ke OPD. Lihat langsung apa kendalanya. Kalau tidak ada pengawasan yang tegas, ya tiap tahun masalahnya akan berulang,” ujarnya.
Ia juga mendesak Pemkab menerapkan sistem reward and punishment yang tegas. OPD dengan kinerja cepat dan penyerapan tinggi harus diapresiasi, sedangkan yang lamban perlu dievaluasi bahkan diberi sanksi.
“Harus ada keberanian dari Bupati untuk menegakkan disiplin anggaran. Jangan hanya rapat, tapi hasilnya nol,” tambah politisi PKB itu.
Proyek Strategis Banyak Tersendat
Dari total 16 proyek strategis daerah, hingga Oktober ini baru empat proyek yang rampung. Sisanya masih dalam tahap pengerjaan, bahkan beberapa belum dimulai karena lelang yang molor atau minimnya peserta tender.
Beberapa proyek yang sudah selesai di antaranya rehabilitasi Masjid Agung Sidoarjo dan betonisasi jalan di kawasan Gedangan. Namun proyek besar lain seperti pembangunan infrastruktur kawasan kota dan revitalisasi fasilitas umum masih tersendat.
“Kalau lelangnya cepat, realisasinya juga cepat. Tapi kalau berbulan-bulan gak selesai, akhirnya waktunya habis. Silpa besar itu sama saja dengan program yang gagal dijalankan,” kata Abdillah.
DPRD berencana memanggil seluruh OPD dengan tingkat serapan rendah dalam rapat kerja khusus. Evaluasi ini bakal menjadi langkah awal percepatan menjelang akhir tahun dan memastikan APBD 2026 lebih realistis dan tepat sasaran.
“Silpa tinggi itu bukan prestasi, tapi tanda bahwa uang rakyat tidak bekerja maksimal,”pungkasnya
Related posts
08-10-2025
23-10-2025
