
Surabaya (Aksaraindonesia.id) -Suasana Car Free Day (CFD) di kawasan Tunjungan, Surabaya, tampak berbeda pada Minggu (14/12/2025) pagi. Penyandang disabilitas yang tergabung dalam Koalisi Disabilitas Jawa Timur (Jatim) tampil percaya diri mengekspresikan diri dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025 dan Hari Hak Asasi Manusia (HAM).
Peringatan tersebut dikemas dalam agenda bertajuk Kenduri Inklusif yang memadukan edukasi dan hiburan di ruang publik. Kegiatan ini menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan berwisata di kawasan CFD.
Beragam penampilan ditampilkan oleh penyandang disabilitas, mulai dari layanan pijat refleksi tunanetra dari GADISku, tari remo, musik patrol, stand up comedy, pertunjukan dance, hingga sepak bola amputasi.
Tak hanya itu, panitia juga menggelar sosial eksperimen bertajuk Andai Kamu Jadi Aku untuk mengajak masyarakat merasakan pengalaman hidup penyandang disabilitas.
Kegiatan ini turut dirangkai dengan penggalangan dana bagi korban banjir di Sumatera serta pengisian petisi revisi Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas Jawa Timur melalui pemindaian kode QR.
Ketua Koalisi Disabilitas Jatim Abdul Majid mengatakan peringatan HDI dan HAM ini menjadi momentum refleksi sekaligus ungkapan rasa syukur bagi penyandang disabilitas.
“Kenduri inklusif ini menjadi ruang bagi teman-teman disabilitas untuk tampil percaya diri dan menunjukkan potensi mereka melalui seni, musik, dan pertunjukan lainnya,” ujar Majid.
Menurutnya, kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang setara.
Majid menegaskan Perda Disabilitas Jatim yang lama dinilai sudah tidak relevan sehingga perlu direvisi. Saat ini, Koalisi Disabilitas Jatim bersama Komisi E DPRD Jatim tengah merampungkan naskah akademik perda yang baru.
“Kami menargetkan naskah akademik perda disabilitas Jawa Timur ini selesai pada semester pertama 2026,” katanya.
Ia menjelaskan perda baru akan memuat lima isu strategis, yakni pemutakhiran data disabilitas, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur.
Sementara itu, Ketua DPD Perkumpulan Perempuan Pemimpin Indonesia (Perpina) Ninayanti mengapresiasi kegiatan kenduri inklusif yang dinilai menjadi ruang kolaborasi dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
“Kegiatan ini sejalan dengan program kami. Kami juga mendukung penuh revisi perda disabilitas agar segera disahkan,” ujarnya.
Nina berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan perhatian lebih dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan.
“Disabilitas bukan beban, mereka memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkarya dan berdaya guna,” pungkasnya.