Dorong IKM Naik Kelas, Disperindag Sidoarjo Geber Bimtek Industri Hijau
Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Guna mendongkrak daya saing sekaligus menekan dampak pencemaran lingkungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sidoarjo mendorong para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) untuk mulai mengadopsi prinsip industri hijau dalam seluruh rantai produksinya.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui agenda bimbingan teknis (bimtek) penerapan industri hijau yang berlangsung di Aula Hotel Edotel Sidoarjo pada 12–13 Agustus 2026. Acara yang dibuka langsung oleh Plt. Kepala Disperindag Sidoarjo, Happy Setianingtyas Astrawati Yunus, ini diikuti oleh sekitar 50 pelaku IKM dari beragam sektor usaha.
Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Sidoarjo, Putranti Cahyaningsiwi, menegaskan bahwa edukasi ini bertujuan agar sektor usaha mikro dan menengah dapat lebih bijak mengelola aspek lingkungan, mulai dari efisiensi pemakaian energi, penghematan air, hingga keberlanjutan proses operasional.
“Langkah ini penting agar IKM kita memiliki daya saing tinggi sekaligus menghasilkan produk yang ramah lingkungan secara konsisten,” ujar Putranti saat ditemui usai acara.
Menurutnya, transformasi ke arah industri ramah lingkungan perlu dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan. Apalagi, tren pasar saat ini menunjukkan bahwa preferensi konsumen global maupun lokal makin cerdas dan cenderung memilih produk-produk yang minim jejak karbon.
Ia menekankan bahwa fokus utama konsep industri hijau terletak pada tata kelola produksi dari hulu ke hilir—mulai dari pemilihan bahan baku, efisiensi operasional guna meminimalkan limbah buangan, hingga proses distribusi akhir.
”Prinsip keberlanjutan ini berlaku menyeluruh untuk semua segmen industri, tidak terbatas pada komoditas ekspor saja. Sisi produksi inilah yang kita dorong kuat di level daerah,” tegasnya.
Mengingat besarnya populasi pelaku usaha di Sidoarjo, Disperindag bakal menggelar edukasi ini secara berkala dan bergiliran agar menjangkau lebih banyak pelaku IKM. Mengingat batas kewenangan pemerintah daerah berada pada lingkup industri kecil dan menengah, sedangkan pembinan industri skala besar ditangani oleh pemerintah provinsi, pendampingan ini diharapkan mampu memicu perubahan bertahap bagi lanskap industri daerah.
Related posts
Trending Minggu
