Bedah Buku Reset Indonesia di Surabaya, Gagasan Perubahan untuk Indonesia Lebih Baik

Kulihat ibu Pertiwi

sedang bersusah hati

airmatanya berlinang

Read Also

Polsek Balongbendo Dukung Program Ketahanan Pangan, Olah Lahan Tidur di Pesantren Jadi Produktif

23 Aug 2025

mas Intan yang kau kenang

hutan gunung sawah lautan

simpanan kekayaan

Read Also

Ketua DPRD Sidoarjo Ajak Dunia Usaha Bersinergi Majukan Pembangunan

24 Nov 2025

Kini ibu sedang lara

merintih dan berdoa

Surabaya (Aksaraindonesia.id) – Lagu ini terngiang di kepala, saat Yusuf Priambodo, Dandhy Laksono dan Farid Gaban memaparkan kondisi alam Indonesia saat ini, sebagaimana mereka tulis dalam buku #Reset Indonesia, di Pos Bloc, Kantor Pos Jalan Kebon Rojo Surabaya, Sabtu (27/12/2025) petang.

Bumi Pertiwi memang sedang terluka sangat parah. Hutan-hutan digunduli dan gunung-gunung tinggal separuh. Eksploitasi alam besar-besaran demi mempertebal kantong para pengusaha, pejabat dan penguasa. Bahkan, tak hanya hutan dan tanah, sumber mata air pun turut dikuasai untuk kepentingan perusahaan swasta. Belum lagi pencemaran dari limbah pabrik di sungai, tanah dan udara.

Bukan asumsi, 3 dari 4 penulis buku #Reset Indonesia yang hadir saat itu, menjelaskan data-data yang mereka paparkan dalam buku tersebut, adalah hasil perjalanan mereka menjelajahi hutan, perkampungan, perdesaan, sungai dan lautan Indonesia sejak tahun 2015.

Tahun 2021-2023, Dandhy Laksono yang melakukan Ekspedisi 3 Sungai bersama peneliti Ecoton, menemukan limbah 130 industri makanan, manufaktur hingga logam dibuang ke Sungai Brantas. Itu belum termasuk limbah rumah tangga. Hasilnya, Sungai Brantas menjadi sungai paling tercemar mikroplastik dengan kontaminasi 636 partikel per 100 liter air.

Pencemaran tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, di Papua pun demikian, meski dengan partikel pencemar yang berbeda. Di tengah pedalaman Rawa Munting, Papua, warga tidak lagi bisa meminum air Kali Bian secara langsung seperti puluhan tahun lampau. Karena kini, air Kali Bian telah keruh karena sedimentasi lumpur yang datang bersamaan dengan dibukanya ribuan hektare hutan untuk industri minyak sawit.

“Di wilayah hutan, kerusakan alam kembali membuktikan berpotensi mendatangkan bencana seperti banjir yang terjadi 3 di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera dan berbagai kawasan lain,“ papar Dandhy.

Ini karena pola lajunya roda ekonomi perusahaan yang mengabaikan dampak lingkungan. Dandhy bahkan menyebutkan, bahwa sejak masa penjajahan hingga saat ini, lanskap ekonomi negara ini hanya mengeruk sumber daya alam tanpa mau menyadari dampaknya untuk masa depan.

“Selama 400 tahun, lanskap ekonomi kita tidak berubah, dari mengeruk dan mengeruk sumber daya alam. Sedikit sekali, kita berinvestasi pada sumber daya manusia, dan pada riset dan devolepment (RnB), namun yang kita lakukan hanya mengeruk,” ucap sutradara film dokumenter Dirty Vote ini.

Parahnya, aktivitas keruk mengeruk sumber daya alam ini didominasi oleh proyek pemerintah, seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) Pabrik Semen Kendeng dan Kawasan Industri Sayung yang mengakibatkan banjir di Demak. Contoh lain, reklamasi Pelabuhan Tanjung Emas dan penambangan pasir pantai yang mengakibatkan rusaknya ekosistem mangrove dan hilangnya benteng lautan.

Selain proyek pemerintah, cukup banyak perusahaan swasta yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah, ternyata menimbulkan dampak kerusakan yang tak kalah parah, seperti perkebunan kelapa sawit, pertambangan batubara, emas, nikel, pasir besi dan mineral logam lainnya, dengan nama perusahaan di antaranya Freeport, Merdeka Copper Gold, Adaro, dan berbagai perusahaan tambang lainnya.

Menariknya, pembahasan tentang kerusakan alam yang ditulis 4 jurnalis beda generasi ini, juga mengungkapkan sejumlah poin solusi yang ditawarkan dalam buku tersebut. Mulai dari pola pemerintahan federal, yang memiliki cukup kemampuan untuk mengurus tanah, sungai dan warganya sesuai karakter alam dan manusia yang hidup di dalamnya, pola pemilu dan partai lokal, hingga koperasi sebagai tawaran sistem perekonomian warga.

“Gagasan tentang pemerintahan federal tidak ada hubungannya dengan separatisme. Gagasan ini dicetuskan oleh Bung Hatta, salah satu proklamator kita. Bung Hatta yang pernah dibuang sampai ke Boven Digul dan Banda Neira, melahirkan gagasan federalisme,” tuturnya.

Dandhy menegaskan, federalisme itu juga tidak ada hubungannya dengan nasionalisme. Ia mencontohkan, beberapa negara yang memiliki nasionalisme cukup kuat, namun berbentuk federal, seperti Amerika, India, Jerman, Rusia dan Malaysia.

“Federalisme itu adalah tata kelola, mekanisme, sistem politik, birokrasi supaya negara yang luas ini dipartisi dengan baik, ibarat kapal ada sekat-sekat. Bila terjadi kebocoran di salah satu bagian, masih ada bagian yang lain bisa untuk evakuasi, sementara yang bocor ditambal,” terang pria kelahiran Lumajang 1976 ini.

Namun Dandhy sendiri tidak ingin memaksakan sejumlah gagasan yang dipaparkan melalui buku #Reset Indonesia untuk disetujui begitu saja.

“Anda tidak harus setuju dengan isi buku ini. Banyak yang bisa dikritik, bisa dibantah, tetapi setidaknya kita harus menghancurkan mental block, bahwa kita boleh berpikir lain, bahwa kita boleh berpikir liar yang argumentatif, kita tidak boleh berpikir bahwa apa yang kita alami, kerusakan alam ini, normal. Kita ingin, semua yang di sini, berpikir melampaui dari ini,” papar Dandhy lagi.

Gagasan memperbaiki Indonesia melalui #Reset Indonesia tentu bukan pekerjaan mudah. Farid Gaban mengakui itu. Namun dari roadshow Bedah Buku di 50 kota, Farid menyatakan optimistis akan adanya perubahan.

“Tidak 10 tahun atau 20 tahun lagi, kami berharap akan ada perubahan atau gerakan yang memulai untuk perubahan itu lebih cepat. Karena kami melihat perubahan di Indonesia hanya ada bila ada critical mass, yaitu sebagian besar orang di setiap generasi memang ingin berubah, karena ada kesadaran persoalan, dan kesadaran harus menyelesaikan persoalan itu dengan berubah,” ucap Farid Gaban.

Dirinya melihat, generasi muda, yaitu para mahasiswa, pelajar SMA/SMK, dan juga para santri, sangat bersemangat untuk melakukan perubahan ini.

“Bila tidak ada perubahan, dan kondisi ini terus berlanjut, malah bisa terjadi gejolak yang lebih besar. Kita tentu berharap, perubahan yang smooth, bukan perubahan yang chaos, tetapi bila tidak ada perubahan, malah bisa chaos nanti,” tutur jurnalis senior ini.