
Brussels (aksaraindonesia.id) – Pemerintah Inggris dilaporkan tengah menyiapkan langkah besar dengan menempatkan Angkatan Laut mereka sebagai pemimpin operasi multinasional untuk membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Informasi ini pertama kali diungkap dalam laporan harian The Times pada Selasa (24/3).
Menurut laporan tersebut, para pejabat pertahanan Inggris sedang menggodok opsi pengerahan kapal perang maupun kapal komersial sewaan yang akan difungsikan sebagai “kapal induk” bagi armada sistem otonom tanpa awak. Teknologi itu dirancang untuk mendeteksi hingga menetralkan ranjau laut yang diduga menjadi ancaman utama di jalur strategis tersebut.
Operasi itu disebut sebagai bagian dari upaya koalisi yang lebih luas bersama sekutu seperti Amerika Serikat dan Prancis untuk memastikan keamanan pelayaran komersial. Selat Hormuz selama ini menjadi satu dari jalur energi paling vital di dunia.
Pejabat yang dikutip The Times menyebut operasi kemungkinan berlangsung dalam beberapa fase. Pada tahap awal, fokus diarahkan pada pembersihan ranjau menggunakan sistem otonom yang diluncurkan dari kapal induk tersebut.
Pada fase berikutnya, Inggris mempertimbangkan pengerahan kapal permukaan tanpa awak yang dikawal kapal perusak Tipe 45 Angkatan Laut. Alternatif lain adalah hanya mengerahkan kapal perusak untuk memberikan perlindungan bagi kapal tanker yang melintas.
“Kami punya kemampuan perburuan ranjau otonom terbaik di dunia, ditambah keandalan kapal perusak Tipe 45. Konsep armada hibrida yang sedang kami kembangkan juga memberi peluang menjalankan misi berisiko tanpa menempatkan personel dalam bahaya,” ujar salah satu pejabat yang dikutip media tersebut.
Meski ranjau diduga telah ditebar di wilayah itu, pejabat Inggris menyebut masih ada sejumlah jalur aman. Hal ini terlihat dari kapal-kapal berbendera India, Pakistan, dan China yang masih dapat melintas.
Situasi keamanan di kawasan Timur Tengah terus memanas sejak serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari, yang menurut laporan menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei.
Iran kemudian membalas dengan rentetan serangan drone dan rudal ke wilayah Israel serta negara-negara Teluk yang menjadi lokasi pangkalan militer AS. Sejak awal Maret, akses di Selat Hormuz praktis terganggu. Padahal, sekitar 20 juta barel minyak melewati jalur itu setiap hari. Gangguan ini membuat biaya logistik melonjak dan memicu kenaikan harga minyak global.