Eksekutif-Legislatif Satu Visi, Bupati Subandi Kawal Tata Kelola Pokir DPRD Sidoarjo
Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Bupati Sidoarjo H. Subandi secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Tata Kelola Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Sidoarjo yang digelar di Sun Hotel Sidoarjo, Senin (19/10/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif agar program pembangunan daerah semakin terarah dan tepat sasaran.
Acara yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo ini turut dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah sekaligus Kepala Bappeda M. Ainur Rahman, Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih, jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, serta kepala perangkat daerah. Hadir pula sebagai narasumber, Auditor Ahli Madya Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) Wiratmoko.
Dalam sambutannya, Bupati Subandi menegaskan pentingnya pengelolaan Pokir DPRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta terintegrasi penuh dengan perencanaan pembangunan daerah. Ia mengingatkan agar setiap usulan yang masuk wajib memperhatikan kebutuhan riil masyarakat, skala prioritas, kewenangan pemda, hingga kemampuan keuangan daerah.
”Melalui sosialisasi ini, kita ingin menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif. Harapannya, seluruh usulan pokok-pokok pikiran DPRD dapat dikelola dengan baik, sesuai regulasi, dan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo,” ujar Subandi.
Lebih lanjut, Subandi menjelaskan bahwa kamus usulan memegang peranan penting sebagai acuan untuk menyelaraskan Pokir DPRD dengan visi-misi bupati serta prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, ia mendorong penguatan komunikasi dan pendampingan agar setiap usulan dapat dipahami bersama dan diproses melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai ketentuan yang berlaku.
Orang nomor satu di Sidoarjo itu juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk menindaklanjuti hasil sosialisasi secara konsisten. Sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif diyakini mampu mendongkrak kualitas perencanaan serta penganggaran, termasuk dalam upaya strategis menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Delta.
Senada dengan Bupati, Plt. Sekda sekaligus Kepala Bappeda M. Ainur Rahman menyampaikan bahwa sosialisasi ini esensial untuk menyamakan pemahaman menyeluruh mengenai tata kelola Pokir DPRD—mulai dari tahap penelaahan usulan hingga integrasinya ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
”Melalui sosialisasi ini, kami berharap terbangun kesamaan persepsi dan koordinasi antara legislatif dan eksekutif. Sehingga, pengelolaan pokok-pokok pikiran DPRD berjalan transparan, akuntabel, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap langkah ini dapat membuat proses pengusulan Pokir DPRD berjalan semakin tertib dan terarah, demi mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang makin berkualitas ke depannya.
Related posts
Trending Minggu
