

Madiun (Aksaraindonesia.id) – Anggota Komite I DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, mengawal sejumlah aspirasi strategis pemerataan infrastruktur di wilayah barat dan selatan Jatim. Mulai dari pembebasan lahan Jalur Lintas Selatan (JLS), pengembangan Jalur Wilis, hingga rencana perluasan layanan Bus Trans Jatim.
Tiga poin utama tersebut mengemuka saat senator yang akrab disapa Ning Lia itu menggelar agenda reses di Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) I Madiun, Senin (19/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Ning Lia disambut Sekretaris Bakorwil I Madiun, Syamsul Hady, S.Sos., M.Si., beserta jajaran pejabat bidang pemerintahan, pembangunan ekonomi, kemasyarakatan, serta sarana prasarana. Hadir pula tokoh muda Madiun Fajar dan tokoh masyarakat Gus Mamang dalam diskusi yang membahas sinergi pembangunan pusat dan daerah itu.
Dorong Dukungan Pusat untuk JLS dan Wilar Wilis
Salah satu sorotan utama dalam pertemuan tersebut adalah kebutuhan anggaran pemerintah pusat untuk pembebasan lahan JLS. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai menjadi kendala utama dalam merampungkan proyek tersebut.
”Pembangunan Jalur Lintas Selatan bukan sekadar membuka akses jalan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Ketika kemampuan APBD terbatas, dukungan pemerintah pusat untuk pembebasan lahan menjadi penting agar pembangunan tetap berjalan,” ujar Ning Lia.
Selain JLS, pengembangan Jalur Wilis juga ditekankan untuk mengurangi ketimpangan infrastruktur antara kawasan utara dengan wilayah tengah dan selatan Jawa Timur. Percepatan kawasan Selingkar Wilis diharapkan mampu memperkuat konektivitas antardaerah dan memicu tumbuhnya pusat ekonomi baru.
”Jangan sampai kemajuan infrastruktur hanya terkonsentrasi di kawasan utara, sementara wilayah selatan dan kawasan Selingkar Wilis tertinggal,” tegasnya.
Kaji Rencana Trans Jatim di Madiun Raya
Selain infrastruktur jalan, pertemuan itu turut membahas rencana pengembangan layanan transportasi massal Trans Jatim di wilayah Madiun Raya yang saat ini masih dalam tahap kajian akademik.
Ning Lia berharap kehadiran transportasi publik yang aman dan terjangkau ini nantinya mampu mendongkrak konektivitas regional secara matang.
”Transportasi publik merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, rencana pengembangan Trans Jatim di kawasan Madiun Raya perlu dikaji secara matang, baik dari sisi kebutuhan penumpang maupun keterjangkauan layanan,” ungkapnya.
Melalui penyerapan aspirasi ini, Ning Lia memastikan DPD RI akan terus mengawal koordinasi lintas instansi agar pembangunan infrastruktur di Jawa Timur dapat menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat.

