Soroti DBH CHT, Ning Lia Perjuangkan Keadilan Fiskal untuk Madura
Bangkalan (Aksaraindonesia.id) – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, mengajak para mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM) untuk aktif mengawal penguatan keterwakilan Madura dalam kebijakan pembangunan. Salah satu poin krusial yang disoroti adalah perjuangan terhadap keadilan pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).
Pesan tersebut disampaikan oleh senator yang akrab disapa Ning Lia saat menjadi narasumber dalam Simposium Legislatif yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (DPM KM) UTM. Acara ini berlangsung di Gedung Rektorat UTM, Telang, Kamal, Bangkalan, Rabu (21/10/2026).
“Seorang perwakilan dewan tidak berbicara tentang partai, fraksi, bendera, ataupun kultur. Yang kita bicarakan adalah perwakilan daerah,” ujar Ning Lia di hadapan ratusan mahasiswa.
Menurutnya, wakil rakyat harus mampu memperjuangkan kebutuhan masyarakat secara nyata. Keterwakilan formal saja tidak akan berdampak optimal apabila aspirasi daerah belum terakomodasi secara adil dalam kebijakan maupun program pembangunan nasional maupun regional.
Dorong Keadilan dan Penguatan Fiskal Madura
Dalam paparannya, Ning Lia secara khusus menyoroti kontribusi besar Madura terhadap penerimaan cukai hasil tembakau di Jawa Timur. Ia menilai kontribusi tersebut harus menjadi bahan pertimbangan utama dalam mengevaluasi porsi pembagian dana bagi hasil guna mendukung percepatan pembangunan daerah.
Ia juga sempat menyinggung angka 3 persen terkait DBH CHT dan membandingkannya dengan skema dana bagi hasil lain yang memiliki persentase lebih tinggi. Menurutnya, penambahan porsi DBH perlu diperjuangkan melalui kajian fiskal yang komprehensif agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas.
”Evaluasi harus mempertimbangkan kontribusi penerimaan, kebutuhan pembangunan, kondisi sosial ekonomi, serta dampaknya terhadap kemampuan keuangan daerah. Dengan dukungan fiskal yang memadai, pelayanan publik dan infrastruktur tentu bisa ditingkatkan,” jelas keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut.
Perkuat Keterwakilan dan Kebijakan Berbasis Kebutuhan
Selain persoalan fiskal, Ning Lia menyoroti pentingnya efektivitas keterwakilan kepentingan Madura dalam proses perumusan kebijakan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Ia menekankan bahwa perjuangan daerah tidak semata-mata bergantung pada jumlah wakil, melainkan pada kemampuan membangun komunikasi yang kuat dan menyampaikan aspirasi berbasis data.
Terkait wacana kebijakan wilayah, seperti usulan pembentukan provinsi kepulauan atau penguatan status wilayah kepulauan, Ning Lia mengingatkan perlunya kajian mendalam yang melibatkan partisipasi publik.
“Jangan sampai kebijakan yang dirumuskan di atas ternyata tidak menjawab keinginan masyarakat di bawah. Kebijakan publik harus mengedepankan prinsip inklusivitas, keadilan, dan kesetaraan,” tegas putri mendiang KH Masykur Hasyim itu.
Ia juga mendorong penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara profesional, serta pemberian ruang inovasi bagi pejabat daerah yang sesuai dengan koridor hukum.
Ajak Mahasiswa Aktif Mengawal Kebijakan
Melalui forum simposium ini, Ning Lia mengajak mahasiswa UTM untuk tidak hanya menjadi penonton, melainkan turut berperan aktif dalam mengawal kebijakan publik, berpikir kritis, serta menyusun argumentasi berbasis fakta.
Simposium Legislatif ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Timur, Yordan M. Batara Goa; Rektor UTM, Prof. Dr. Safi’, S.H., M.H.; serta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni UTM, Surokim AS.
Kehadiran para akademisi dan mahasiswa dalam forum ini diharapkan mampu melahirkan gagasan-gagasan solutif demi mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Madura, mulai dari aspek keadilan fiskal hingga pemerataan pembangunan.
Related posts
Trending Minggu
